Membaca Indonesia Dari Luar Negeri

“Apa yang sebenarnya dilihat dunia ketika memandang Indonesia hari ini?”

Dalam beberapa pekan terakhir, Indonesia kembali menjadi sorotan media internasional. Surat kabar h arian De Volkskrant dari Belanda menerbitkan sebuah analisis ekonomi dengan judul provokatif yang menarik perhatian apakah Indonesia sedang berada di jalur menuju kebangkrutan. Pada waktu yang hampir bersamaan, media Australia menyoroti konsep yang mereka sebut sebagai Prabowonomics dan mempertanyakan arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, pemberitaan semacam itu mungkin dianggap sebagai bentuk pesimisme media asing atau bahkan campur tangan terhadap urusan domestik. Namun, jika dibaca dengan kepala dingin, kritik-kritik tersebut sebenarnya mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar, “Bagaimana dunia memandang Indonesia saat ini?”

Pertanyaan itu menjadi penting karena Indonesia saat ini bukan lagi negara berkembang yang berada di peraturan pinggiran ekonomi global. Sebagai anggota G20 dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dan salah satu negara dengan bonus demografi terbesar di dunia, etiap keputusan ekonomi Indonesia kini disebarluaskan oleh investor internasional, lembaga survei, pemerintah asing, hingga media global. Dalam konteks seperti ini, persepsi menjadi salah satu komponen penting yang membentuk kepercayaan. Kepercayaan merupakan “mata uang” yang tidak tercatat dalam neraca keuangan negara, tetapi sangat menentukan arah investasi, stabilitas pasar, hingga menjadi pembiaya utang pemerintah. Oleh karena itu, ketika media internasional mulai melirik ke arah kebijakan Indonesia, yang perlu dibaca bukan hanya isi kritiknya, tetapi juga alasan mengapa persepsi tersebut muncul. Bukan untuk menelan mentah-mentah setiap kritik, tetapi juga bukan untuk menolaknya hanya karena datang dari luar negeri.

Ketika Dunia Membaca “Prabowonomics”

Sejak awal pemerintahannya, Presiden Prabowo menawarkan berbagai program ambisius. Program Makan Bergizi Gratis, percepatan hilirisasi industri, swasembada pangan dan energi, strategi pembangunan kawasan, hingga penguatan kawasan industri merupakan bagian dari visi besar untuk mendorong Indonesia keluar dari jebakan middle income trap dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Secara kontekstual, agenda tersebut memiliki daya tarik. Negara-negara yang berhasil melakukan transformasi ekonomi, seperti Korea Selatan, Singapura, maupun Tiongkok, juga pernah mengandalkan investasi besar negara pada tahap awal pembangunan. Namun, ekonomi tidak hanya berbicara mengenai tujuan, melainkan juga mengenai kemampuan membiayai tujuan tersebut secara berkelanjutan. Berbagai pertanyaan mulai bermunculan hingga media internasional menyoroti besarnya kebutuhan anggaran untuk membiayai berbagai program prioritas pemerintah. Mereka juga menaruh perhatian terhadap ruang fiskal Indonesia, independensi bank sentral, konsistensi kebijakan, hingga tingkat kepercayaan investor. Kekhawatiran tersebut muncul karena dalam dunia investasi, yang diukur bukan hanya angka pertumbuhan ekonomi, melainkan juga arah kebijakan yang memberi kepastian dalam jangka panjang. Lalu, apakah semua kritik tersebut benar? Belum tentu.

Indonesia masih memiliki fondasi ekonomi yang relatif kuat dibandingkan banyak negara berkembang lainnya. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi masih dalam rentang yang terkendali, dan rasio utang pemerintah masih berada pada tingkat yang relatif moderat. Namun, dunia internasional tidak hanya membaca data hari ini, melainkan juga mencoba memprediksi arah Indonesia lima hingga sepuluh tahun ke depan. Dalam perekonomian modern, persepsi sering kali bergerak lebih cepat dibandingkan data. Investor tidak menunggu krisis benar-benar terjadi sebelum mengambil keputusan. Mereka membaca sinyal, mengamati arah kebijakan, dan menilai apakah suatu negara mampu menjaga stabilitas dalam jangka panjang. Perhatian goblal terhadap Prabowo Subianto sebenarnya bukanlah fenomena baru. Jauh sebelum menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, nama Prabowo telah muncul dalam memoar Lee Kuan Yew,  From Third World to First: The Singapore Story: 1965–2000.

Membaca Kembali Tulisan Lee Kuan Yew

Dalam buku From Third World to First: The Singapore Story: 1965–2000, Lee menggambarkan Prabowo sebagai seorang perwira militer yang ambisius, berani mengambil risiko, dan cenderung bertindak impulsif. Ia juga menilai bahwa Prabowo kerap berbicara secara terus terang, bahkan dalam situasi yang menurut Lee tidak tepat, sehingga meninggalkan kesan sebagai sosok yang terkadang gegabah dan kurang mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari ucapan maupun tindakannya.

Penilaian tersebut lahir dari pengalaman diplomatik Lee dan interaksinya dengan berbagai pemimpin Asia pada masa menjelang Reformasi 1998. Oleh karena itu, penting dipahami bahwa memoar merupakan refleksi dan perspektif pribadi pewarta, bukan kesimpulan sejarah yang bersifat final. Namun demikian, catatan tersebut menunjukkan bahwa Prabowo telah lama menjadi sosok yang menarik perhatian para pengamat kawasan. Kini, hampir tiga dekade kemudian, perhatian terhadap Prabowo kembali muncul, tetapi dalam konteks yang berbeda. Jika perhatian dibahas lebih banyak khususnya pada dinamika politik dan militer Indonesia, kini perhatian beralih ke kepemimpinannya sebagai Presiden serta arah kebijakan ekonomi yang ia tempuh. Hal ini menunjukkan bahwa sosok seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari visi yang ditawarkan, namun juga dari bagaimana kebijakan yang diterjemahkan ke dalam tata kelola pemerintahan dan menghasilkan kepercayaan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Lalu Apa Pelajaran Yang Dapat Dipetik Dari Tulisan Perdana Menteri Pertama Singapura Ini?

Ketika berbicara mengenai Lee Kuan Yew, perhatian publik sering kali terdengar pada keberhasilan Singapura menjadi salah satu negara paling maju di dunia. Padahal, keberhasilan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi ataupun letak geografis yang strategis. Dalam buku dan pidatonya, Lee berulang kali menekankan bahwa modal utama pembangunan adalah institusi yang kuat, kredibilitas yang profesional, kepastian hukum, meritokrasi, serta pemerintahan yang bersih dari korupsi. Baginya pertumbuhan ekonomi merupakan konsekuensi dari hadirnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (negara).

Investor datang bukan semata-mata karena upah murah atau sumber daya alam yang berlimpah. Mereka datang karena yakin bahwa peraturan ditegakkan secara konsisten, kebijakan tidak berubah secara tiba-tiba, dan lembaga negara bekerja secara profesional dan kompatibel. Kepercayaan itulah yang kemudian menjadi landasan bagi lahirnya investasi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pelajaran tersebut tetap relevan bagi Indonesia saat ini. Indonesia memiliki hampir seluruh pemenang menjadi kekuatan pasar ekonomi besar dunia, dengan adanya sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi, pasar domestik yang besar, serta posisi geopolitik yang strategis. Namun, potensi sebesar apa pun tidak akan menghasilkan kemajuan jika tidak diberikan tata kelola birokrasi pemerintahan yang baik, guna membangun kepercayaan publik maupun investor.

Perdebatan Mengenai Prabowonomics Mungkin Akan Terus Berlangsung

Kritik media asing akan terus bermunculan, sebagaimana pujian juga sesekali datang ketika Indonesia menunjukkan capaian yang baik. Begitu pula berbagai penilaian dari tokoh-tokoh dunia termasuk Lee Kuan Yew, yang akan tetap menjadi bagian dari catatan sejarah mengenai bagaimana Indonesia dipandang dari luar. Sejarah tidak akan ditentukan oleh editorial utama surat kabar ataupun isi sebuah memoar. Sejarah akan ditentukan oleh apakah kebijakan yang dijalankan benar-benar mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat institusi negara, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Media asing dapat membentuk persepsi, namun hanya pemerintah dan rakyat Indonesia yang mampu rubah anggapan miring terebut.  Dalam ruang demokrasi, kritik sering kali dipersepsikan sebagai bentuk permusuhan. Padahal, kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perbaikan kebijakan publik.

Tidak semua kritik media asing lahir dari niat baik. Sebagian mungkin dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, politik, maupun sudut pandang tertentu. Namun, tolak semua kritik hanya karena datang dari luar negeri juga bukan sikap yang bijaksana. Juga sebaliknya, ketika masyarakat menjadikan setiap kritik sebagai kebenaran mutlak juga merupakan kekeliruan. Jika kritik-kritik itu dijadikan bahan refleksi untuk memperbaiki arah pembangunan, maka sorotan dunia dapat berubah menjadi pengakuan. Namun jika diabaikan tanpa evaluasi, Indonesia berisiko kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada angka pertumbuhan ekonomi, yakni kepercayaan. Sebab dalam ilmu ekonomi modern, kepercayaan bukan sekadar pelengkap pembangunan, tapi lebih dari itu. Kepercayaan adalah fondasi yang menentukan apakah suatu bangsa akan maju atau justru kehilangan momentum menuju masa depannya yang cerah .